Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Watipo, secara resmi menyerahkan kode wilayah administrasi pemerintahan desa kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) yang berasal dari hasil pengusulan penataan (pemekaran) nagari pada tiga pemerintahan kabupaten di Provinsi Sumbar.
Penyerahan kode tersebut diterima oleh Gubernur Sumbar yang diwaliki Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Doni Rahmat Samulo yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (26/9/2022).
“Alhamdulillah pada hari ini kami atas nama Gubernur menerima 47 kode wilayah administrasi pemerintahan nagari yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri,” kata Doni.
Sebanyak 47 kode pemerintahan nagari itu berasal dari pengusulan penataan dari tiga kabupaten, yaitu 25 kode untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, ada 10 kode untuk Pemkab Agam dan sebanyak 12 kode untuk Pemkab Pasaman Barat.
Sumbar merupakan provinsi penerima kode nagari terbanyak dari 119 kode nagari baru se-Indonesia yang diserahkan oleh Wamendagri.
Selama tahun 2022, Provinsi Sumbar telah menerima total 106 kode wilayah desa/nagari baru, sebelumnya pada 11 Agustus 2022 telah diserahkan juga sebanyak 59 kode nagari untuk Pemkab Pasaman Barat.
Saat ini, keseluruhan nagari/desa yang ada di Provinsi Sumbar telah menjadi 1.035 nagari, yang tersebar di 12 kabupaten dan dua kota.
Lebih lanjut, Doni menegaskan bahwa dengan penambahan pemerintahan nagari baru ini, akan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak perekonomian Sumbar.
“Dari 106 nagari baru, jika saja per nagari itu akan diserap 15 orang untuk jadi wali nagari dan perangkatnya, maka akan ada 1.590 orang yang mendapatkan lapangan kerja,” tutur Doni.
Diperkirakan masing-masing nagari akan mendapatkan Rp800 juta dana desa dari pusat, dia menambahkan, maka ada Rp84,8 miliar dana pusat akan masuk ke Sumbar melalui nagari baru.
Selain itu, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, mempercepat, serta lebih meratakan pembangunan daerah sampai ke daerah-daerah terdepan, yaitu nagari.
“Diharapkan juga dengan hadirnya nagari baru ini, para pemuda dan pemudi di Sumatra Barat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat bergabung dan berperan aktif secara langsung dalam pemerintahan nagari yang baru diresmikan, dalam posisi sebagai wali nagari, atau perangkat nagari nantinya,” ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah pusat meminta kepada Pemprov Sumbar dan pemkab yang mengusulkan penataan pemerintahan nagari, agar berkomitmen untuk dapat menjaga kesatuan masyarakat adat yang telah ada dan jangan sampai pemekaran nagari kontra produktif dengan tatanan sosial kemasyarakatan.
Lebih lanjut, Doni menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang tiada hingga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan bapak/ibu Anggota DPR yang ikut proaktif mendorong percepatan,” tuturnya.
Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada seluruh unsur Tim Penataan Desa Tingkat Pusat, Tim Penataan Nagari/Desa Provinsi Sumbar, dan Tim Penataan Nagari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan seluruh proses penataan nagari ini dari awal sampai dengan penyerahan kode wilayah.
Pelaksanaan penyerahan kode wilayah ini juga turut dihadiri oleh Bupati Agam, Bupati Pasaman Barat dan Sekdakab Agam, serta perwakilan tim penataan nagari dari masing-masing kabupaten. GM
