Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia Sumbar dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar menyelenggarakan pertemuan West Sumatera Investment Forum 2023 (WSIF 2023) di Denpasar, Bali, Senin (11/9/2023).
Mengangkat tema “Green Investment for Sustainable Tourism”, Wakil (Wagub) Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, penyelenggaraan WSIF di Bali bertujuan untuk memperkenalkan potensi investasi Ready to Offer Sumatra Barat ke Kadin Bali dan mitra pengusaha di Bali.
Penyelenggaraan kegiatan WSIF 2023 yang juga dibantu oleh Perwakilan Bank Indonesia Bali, PHRI, HIPMI dan Kadin Bali ini, turut menghadirkan sejumlah pengusaha dan calon investor lokal maupun mancanegara, antara lain dari Amerika Serikat, Kanada, Russia, Filipina, dan Malaysia.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubenur Sumbar Audy Joinaldy bersama empat bupati dari Pesisir Selatan, Agam, Pasaman dan Mentawai memaparkan potensi investasi di kabupaten masing-masing.
“Potensi Sumbar dibuktikan dengan menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inflasi terendah di Sumatera hingga pertengahan tahun ini. Indikator ekonomi mikro dan makro Sumbar sangat mendukung investasi,” ungkap Audy.
Menurut Wagub, saat ini beberapa investor pada level medium sudah mulai masuk ke Sumbar, tapi masih dibutuhkan investasi dalam skala yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, lanjtnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan menggelar forum-forum investasi guna mempromosikan potensi investasi yang ada di Sumbar.
Di antara potensi investasi yang mendapat ekspos pada WSIF kali ini antara lain, KEK Mandeh, pengembangan industri gambir dan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Pesisir Selatan dan Taman Safari Canduang Koto Laweh, serta Kereta Gantung Kawasan Wisata Maninjau di Agam.
Ada juga Planetarium Equator Bonjol, wisata alam Rimbo Panti dan pengembangan geothermal di Pasaman, serta pengembangan resort dan moda transportasi di lebih dari 70 spot ombak selancar terbaik di Kepulauan Mentawai.
Berkaitan dengan potensi investasi pariwisata itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endang Kurnia mengungkapkan, hingga pertengahan tahun 2023, Sumbar telah mencatatkan 5,6 juta kunjungan wisata ke berbagai destinasi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, hal ini turut didukung oleh masifnya pengembangan desa wisata di Sumbar, yang menjadi provinsi dengan desa wisata terbanyak ke empat di Indonesia, yaitu 384 desa.
Masih ditambah lagi dengan adanya 11 geopark, yang tiga di antaranya telah menjadi geopark nasional.
“Dengan beragam potensi dan penghargaan pengembangan desa wisata, geopark dan halal tourism, Sumbar layak disebut sebagai salah satu provinsi paling potensial bagi Green Investment for Sustainable Tourism,” ujar Endang.
Sementara itu, Ketua Kadin Bali Made Ariandi menegaskan, pihaknya sangat bersemangat untuk dapat berkolaborasi dengan Sumbar.
Dia menuturkan, kerja sama dengan Kadin merupakan langkah yang sangat tepat, mengingat Kadin merupakan rumah bagi investasi mancanegara maupun antarprovinsi.
Made Ariandi mengusulkan agar Sumbar, maupun para bupati dan walikota semakin mengintensifkan komunikasi dan kolaborasi dengan Kadin, guna menarik minat masyarakat investasi di wilayah ini.
“Saya meyakini Sumatra Barat lebih indah dari Bali. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat magnet bagi investor. Berikan kepastian usaha dan siapkan infrastruktur pendukung, kami siap membawa pengusaha dan investor yang ada di Bali ke Sumbar,” ujar Made Ariandi.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Adib Alfikri mengungkapkan, pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan WSIF disesuaikan dengan tema Green Investment for Sustainable Tourism.
“Sebagai daerah wisata, Sumatra Barat berusaha mengambil manfaat dari provinsi Bali,” tegasnya.
Adib berharap melalui forum diskusi dan pertukaran informasi tersebut, dapat semakin menyebarluaskan peluang investasi, sekaligus menarik calon investor untuk menanamkan modal di Sumbar, khususnya di bidang kepariwisataan dan green energi.
Pada kesempatan itu juga, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bali menandangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sinergitas program perencanaan pembangunan daerah, guna optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. GBM
