Atas perannya terhadap pengembangan digitalisasi di Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadly Datuak Paduko Malano mendapatkan penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia dari salah satu media.
Penghargaan kategori Pengembangan Digitalisasi ini diserahkan bersama sejumlah kepala daerah lain, seperti Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wali Kota Malang Sutiaji, Wali Kota Tarakan Khairul dan Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (29/8/2023).
Diraihnya Apresiasi Tokoh Indonesia ini sekaligus menjadi sebuah pengakuan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang yang dinilai mampu mewujudkan Smart City.
Dengan pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang diaplikasikan sebagai inovasi pelayanan terhadap warga kota.
Adapun pengembangan digitalisasi yang didorong Wako Fadly di antaranya pembayaran cashless Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB P2), Smart Payment di sejumlah objek wisata, serta proses birokrasi dengan penerapan tanda tangan digital.
Pengembangan lainnya yaitu layanan perizinan online, administrasi kependudukan online, sistem pengaduan online, elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah (cashless).
Selain itu, juga peningkatan transparansi, akuntabilitas dan komitmen untuk menjadi kota berintegritas yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurut Fadly, digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Sejumlah transaksi bisnis memiliki pilihan pembayaran secara cashless. Inilah yang menarik perhatian masyarakat.
Di sisi lain, lanjutnya, penerapan sistem pembayaran secara cashless oleh Pemko Padang Panjang karena berbagai kemudahan yang diberikan.
“Semua capaian ini tidak terlepas dari berbagai perbaikan yang telah dilakukan dalam aspek pelayanan pemerintahan. Seperti penerapan Smart City dengan pemberlakuan layanan-layanan online dan berbasis aplikasi,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang hadir sebagai keynote speaker mengapresiasi penganugerahan penghargaan tersebut.
“Kegiatan ini, sangat berhubungan dengan Kemendagri yang miliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah,” jelasnya. GBM
