Target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2030 sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs atau tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024), menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) yang harus diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak.
Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar menegaskan bahwa hal tersebut tetap dilaksanakan, meski angka kemiskinan di Provinsi Sumbar berada pada posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatra.
“Komitmen itu penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut,” ujarnya seperti dalam lama sumbarprov.go.id.
Gubernur Buya mengatakan hal tersebut saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
“Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama Insya Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan,” tuturnya.
Hadir dalam rakor tersebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan walikota se-Sumbar, Ketua TKPK provinsi yang ex oficio adalah Wakil Gubernur Sumbar, Ketua TKPK kab/kota yg juga merupakan ketua TKPK kab/kota, sekretaris TKPK se-Sumbar serta kepala organisasi perangkat daerah terkait dengan pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Sumbar.
Menurut Gubernur Buya, semua pihak harus menghilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir, padahal sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar. Menurutnya, optimisme penanggulangan kemiskinan harus menjadi penyemangat.
Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang bukan mengandalkan manufaktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya rendah.
“Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak kearah yg baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga pendekatannya, karena itu data menjadi hal yang sangat penting, salah data bisa salah program,” jelasnya.
Sebagai langkah awal komitmen, dalam rakor ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini adalah wakil kepala daerah se-Sumbar yang bertanggung jawab kepada kepala daerahnya masing-masing.
Secara garis besar, menurut Ketua Pelaksana Rakor Medi Iswandi komitmen itu bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
Tujuan lain adalah optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan. GM
