Deputi Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Yulius secara resmi membuka Roadshow #Kitahalalin 2024, yakni Fasilitasi Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declaire Gratis bagi 1.000 Usaha Mikro Sumatra Barat di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kamis (28/3/2024).
Roadshow #Kitahalalin 2024 merupakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi produk UMKM Sumatra Barat (Sumbar) yang di fasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumbar, Bank Indonesia, Bank Nagari dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum atas hak warga negaranya.
Sistem jaminan produk halal menjadi prasyarat utama dalam penguatan ekosistem halal secara global untuk mempercepat pengembangan produk lokal halal unggulan menuju pasar global.
Dalam sambutannya, Deputi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan semua pihak yang terlibat dalam acara Roadshow #Kitahalalin 2024.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemeritah Provinsi Sumbar dan seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan membawa keberkahan kedepan,” kata Yulius.
Selain itu, dia menekankan bahwa sertifikasi halal sudah menjadi standar bagi produk UMKM, bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia.
“Tentu ini menjadi tantangan bersama bagi kita, bagaimana kita mengoptimalkan, mengingat jumlah penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim. Mengingat hal itu, jangan sampai kalah ketimbang negara lain terkait sertifikasi halal dan pengembangan produk UMKM,” jelasnya.
Yulius menambahkan bahwa batas waktu pengurusan sertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2024.
Bagi pelaku UMKM yang tidak bersertifikasi halal sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka produk mereka akan dikenai sanksi.
“Sampai 17 Oktober ini jika produk UMKM belum juga tersertifikasi halal, maka kita akan beri peringatan tertulis, setelah berbagai peringatan tertulis mungkin kita akan menarik barang dari peredaran,” tegas Yulius
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menjelaskan, sertifikasi halal bagi produk UMKM Sumbar sudah menjadi kewajiban yang harus dilengkapi.
“Kepada para pelaku UMKM agar segera melengkapi perangkat-perangkat produknya, termasuk sertifikat halal, di upgrade skill, di upgrade packaging,” tegasnya.
Wagub juga sangat mengapresiasi kegiatan ini terlaksana di Sumatra Barat bagi kemajuan para pelaku UMKM Sumbar.
“Kami ucapkan terima kasih pada pak Deputi, pada bapak Menteri, kami tunggu kolaborasi-kolaborasi selanjutnya, demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat, untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ungkapnya.
Turut hadir, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Kepala Kepala Perwakilan Bank BNI Indonesia, perwakilan Bank Nagari, BPJS Ketenagakerjaan dan Ketua MUI Sumbar. GBM
