Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akhirnya proyek baru berupa pembangunan jalan layang akan segera dibangun oleh pihak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR pada November 2023, melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar Market Sounding, atau penjajakan minat pasar untuk proyek pembangunan jalan layang di Sumbar.

Kabar terbaru dan mengembirakan guna menuntaskan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Sumbar, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

Komunikasi tersebut tidak hanya melalui kementerian dan lembaga. Bahkan, Mahyeldi juga menyampaikan langsung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Sumbar pada 25 Oktober 2023.

Saat itu, Presiden Jokowi meresmikan Bandara Mentawai yang juga menjadi penunjang infrastruktur pariwisata.

Kemudian, Presiden Jokowi juga berjanji untuk membantu pembangunan jembatan layang (fly over) di Sitinjau Lauik.

Terbaru, Mahyeldi bersama Menteri Basuki Hadimuljono, melakukan peninjauan pembangunan jalan tol di ruas Padang – Sicincin, yang ada di Kabupaten Padangpariaman, baru-baru ini.

Mahyeldi meyakini, kedatangan Menteri PUPR ke Ranah Minang akan berikan solusi nyata untuk percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumbar.

Seperti Jalan Tol Padang – Pekanbaru, perbaikan Jembatan Kiambang Padangpariaman, penataan fly over Kelok Sembilan hingga rencana pembangunan fly over Sitinjau Lauik.

Dia mengungkapkan, dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki telah meminta pihak PT Hutama Karya agar menambah jumlah tenaga kerja untuk percepatan penyelesaian ruas Jalan Tol Padang Sicincin yang ditargetkan akan selesai pada Juli mendatang.

“Beliau telah menandatangani dan menargetkan agar Jalan Tol Padang – Sicincin selesai pada Juli nanti. Alhamdullilah, untuk urusan pembebasan tanah, BPN telah menyampaikan bahwa progresnya sudah mencapai 98%,” ungkap Mahyeldi.

Dia menjelaskan, adapun sebagian kecil tanah yang belum dibebaskan tersebut, saat ini sudah berada dalam tahap penyelesaian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kemudian, ada beberapa titik yang perlu kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman sekaitan dengan exit tol. Selanjutnya, tinggal bagaimana HK bisa memaksimalkan progres pengerjaan, karena sebagian besar permasalahan tanah sudah tuntas,” jelas Mahyeldi. GBM

 

Facebook Comments Box

Bagikan: