Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menampung usulan Pemerintah Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) terkait pembangunan infrastruktur yang meliputi bidang sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan menampung usulan pembangunan pengendali banjir Batang Mangor guna pengembangan Waterfront City.
Hasil dari informasi yang diterima bahwasanya desain yang ada hanya pada sisi sungai yang berada pada wilayah Kota Pariaman, sehingga perlu readiness criteria dari kesiapan lahan dan desain secara menyeluruh baik dari sisi Kota Pariaman maupun Kabupaten Padang Pariaman.
Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Muhammad Rizal melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dengan Komisi V DPR di Kota Pariaman, Kamis (19/01/2023).
Menurutnya, selain pengendali banjir Batang Mangor pihaknya telah menginventarisasi sejumlah usulan dari Pemerintah Kota Pariaman di bidang SDA, yaitu penanganan kawasan Pantai Gandoriah, Naras, Belibis, dan Pantai Talao yang meliputi pembangunan pengaman pantai kawasan tugu TNI AL Pantai Gandoriah dan pembangunan pengaman Pantai Naras.
Selain itu, pembangunan pengaman Pantai Belibis, pembangunan pemecah gelombang di Kawasan Dermaga Apung Pantai Gandoriah dan Masjid Terapung Pantai Talao, serta permohonan Detail Engenering Design (DED) Sungai Batang Pariaman.
“Untuk penanganan kawasan Pantai Gandoriah, Naras, Belibis, dan Pantai Talao bahwa hasil kajian dari Balai Teknik Pantai masih diperlukan kajian lebih detail. Selain itu disampaikan fokus kegiatan pada tahun anggaran (TA) 2023 dan 2024 adalah untuk Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR),” jelasnya.
Guna memperkuat konektivitas di Kota Pariaman, Kementerian PUPR turut menampung usulan peningkatan ruas jalan penunjang ekonomi, telah dilakukan pembukaan secara gotong royong sebanyak 18 ruas sepanjang 17,81 km dan Pembangunan Jembatan Kampung Apar sepanjang 60 meter.
Direktur Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Yudha Handita Pandjiriawan menyatakan, pihaknya akan menampung usulan erkait pembangunan jalan dan jembatan di Kota Pariaman yang menjadi catatan untuk disampaikan ke Direktur Jenderal Bina Marga.
Namun, Wali Kota Pariaman Genius Umar menjelaskan, terdapat Jalan Lingkar Kota Pariaman sepanjang 40 km, yang pada tahun ini telah diaspal sepanjang 1 km.
“Tahun ini APBD kota mampu mengaspal 1 km, kita mohon bantuan pempus sepanjang 39 km untuk diaspal jalan tersebut. Kita mengharapkan dukungan Komisi V DPR kepada Menteri PUPR,” ungkapnya.
Menurut Genius, kalau ini bisa dibangun sirkulasi ekonomi lebih cepat karena ini jalan lingkar di pinggir sungai dan di pinggir laut yang menghubungkan destinasi wisata dan pasar, serta menghubungkan kawasan pertanian perikanan dan lainnya, sehingga ada percepatan pertumbuhan sehingga jalan ini bisa dibantu oleh PUPR.
Pada bidang permukiman, Pemkot Pariaman mengusulkan pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman untuk menampung pedangan ikan, daging dan sayuran.
Bidang perumahan, yaitu usulan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) setinggi dua tower untuk pegawai negeri di Kota Pariaman yang mana DED dan lahan sudah disiapkan.
Wakil Ketua Komisi V DPR, yang juga Ketua Rombongan Kunker Muhammad Iqbal berharap pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman dapat dibantu oleh pemerintah pusat.
“Intinya adalah kita menginginkan pembangunan Kota Pariaman bisa berjalan dengan lancar. Tentunya tidak bisa semuanya dengan APBD mereka butuh bantuan dari pusat. Semua prioritas tapi kita liat kira-kira pempus yang tahap pertama apa yang bisa dibantu,” jelasnya. GBM
