Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi berhasil meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri (PM) Kamboja Yang Mulia Samdech Techo Hun Sen untuk kerja sama Sister Province Sumbar-Phnom Penh yang akan ditandatangani Agustus 2023.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk luar negeri penting untuk dilakukan guna mengakselerasi pembangunan di segala bidang di Padang, Minggu (7/5/2023).
“Akselerasi pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak agar percepatan pembangunan itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang tengah gencar dikembangkan di Sumbar saat ini, menurut gubernur, adalah pariwisata.
Oleh karena itu, kerja sama di bidang tersebut menjadi salah satu prioritas, di antaranya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan, promosi dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbar.
Apalagi saat ini, Sumbar tengah menggeber program Visit Beautiful West Sumatra (VBWS) 2023 dengan target 8,2 juta kunjungan.
Selain bidang pariwisata bidang pendidikan dan perdagangan juga sektor yang menjadi perhatian khusus, karena berkaitan langsung dengan SDM serta perekonomian daerah.
Gubernur berharap kerjasama dengan Kamboja bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah di Sumbar.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar Doni Rahmat Samulo menyatakan, delegasi dari Kamboja dijadwalkan datang ke Sumbar pada 1 Agustus dan 2 Agustus 2023.
Kunjungan itu merupakan balasan dari kunjungan delegasi Sumbar ke Kamboja pada 30 April – 3 Mei 2023.
Doni menjelaskan, kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat bersama tim ke Phnom Penh, Kamboja itu membawa dua misi.
Pertama, menghadiri upacara penganugerahan gelar kehormatan sebagai Doktor Kehormatan Dalam Bidang Kemanusiaan dan Pelindung Persekutuan Umat Buddha Sedunia (The WFB) kepada Yang Mulia Samdech Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja oleh Universitas Negeri Padang.
Kedua, penjajakan kerja sama dengan Provinsi Phnom Penh, Kamboja.
“Dua misi ini sukses dilakukan dan khusus untuk rencana kerja sama, PM Kamboja secara tegas menyatakan dukungannya dan memerintahkan Provinsi Phnom Penh untuk segera merealisasikan rencana Sister Province dengan Sumbar dan LoI ditandatangani pada saat kunjungan PM Kamboja Hun Sen ke Padang pada 1 dan 2 Agustus 2023,” tuturnya.
Menurut Doni, selain pariwisata, pendidikan dan perdagangan, delegasi Sumbar juga menjajaki kemungkinan kerjasama terkait kepemudaan serta sertifikasi halal.
Kerja sama bidang kepemudaan melalui pertukaran pemuda dinilai strategis untuk lebih memperkenalkan Sumbar di dunia internasional.
Dia menegaskan, keseriusan Kamboja untuk bekerjasama dengan Sumbar diwujudkan dengan langsung menggelar pembicaraan lanjutan usai PM Kamboja Yang Mulia Samdech Techo Hun Sen mendukung rencana tersebut.
Pembicaraan lanjutan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Phnom Penh yang didampingi oleh Vice Governur, Deputy Governur dan lainnya.
Dalam kesempatan ini disepakati kesepakatan sesuai arahan Perdana Menteri Kamboja, kemudian beberapa materi/isu strategis yang bisa menjadi materi awal untuk kerja sama dan tim masing-masing provinsi guna melakukan pembicaraan tehknis guna menuntaskan administrasi, serta dokumen kerja sama.
Dalam kunjungan kerja Gubernur Sumbar ke Kamboja itu turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Sumbar, serta Rektor UNP beserta empat orang Guru Besar UNP. GBM
Facebook Comments Box
