Roadshow Bus KPK Tahun 2023 di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan mengusung tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman.
Kegiatan yang digelar perdana pada Jumat (6/10/2023) berlangsung dengan meriah, terlihat dari keantusiasan peserta Roadshow yang sudah memenuhi lobby kantor wali kota sejak pukul 8.00 WIB.
Rangkaian kegiatan Roadshow dimulai dengan acara sosialisasi Anti Korupsi dengan menghadirkan peserta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Payakumbuh yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kesehatan dan Pegawai Kelurahan, serta ratusan siswa/siswi SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi.
Sosialisasi juga diisi dengan pengenalan Bus KPK, quiz dan game kepada siswa/siswi SD, SMP dan SMA serta pembagian doorprize.
Dalam sambutan acara pembukaan sosialisasi Anti Korupsi, Jasman menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap acara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Keantusiasan peserta yang hadir pada hari ini, telah menjadi bukti bahwa kami sangat mendukung kegiatan Roadshow Bus KPK anti korupsi ini,” ujarnya.
Jasman juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh telah berkomitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government, yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Good Governance dan Clean Government ini kami realisasikan dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik dan membentuk posko satgas pungutan liar (pungli) sebagai bagian untuk meningkatkan pencegahan tindakan anti korupsi dan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat pencegahan korupsi,” jelasnya.
Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi dalam paparannya sebagai narasumber menegaskan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mendapati score yang cukup rendah, yakni 34 dari 100.
Berdasarkan data tersebut, merupakan sinyal bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk menjadikan Indonesia terhindar dari praktik-praktik korupsi.
“Jadi hal yang menyebabkan score IPK Indonesia menjadi rendah adalah dengan adanya tindakan suap menyuap dan gratifikasi dalam kegiatan politik,” ungkap Dian
Menyikap hal ini, KPK berupaya untuk menekan angka korupsi di Indonesia melalui strategi pemberantasan korupsi yang disebut Trisula.
“Jadi Trisula merupakan kegiatan pencegahan, pendidikan dan penindakan terhadap tindakan korupsi,” ujarnya.
Strategi pencegahan ini bisa dilaksanakan melalui digitalisasi dan Whistle Blowing System (WBS), sedangkan strategi pendidikan, membutuhkan peran dari ASN dan tenaga pendidik untuk membantu membangun integritas supaya perilaku korupsi tidak terjadi, serta strategi penindakan sebagai langkah terakhir apabila strategi sebelumnya tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi. GBM
