Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) kembali menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya tingkat nasional menjelang akhir tahun 2023.
Anugerah penghargaan Parahita Ekaprya kategori Nindya dari Kementerian PPPA berkat komitmen dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak secara komprehensif di Sumbar.
Penganugerahan Parahita Ekapraya diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga yang mampu wujudkan kesetaraan gender dan sustainable development goals, serta meminimalisir bias gender berupa marginalisasi, stereotip, beban ganda dan juga diskriminasi perempuan.
Penganugerahan Parahita Ekapraya diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yaitu I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga di Gedung Metro TV Jakarta, Lantai 3 Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
Atas diraihnya penghargaan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen Pemprov Sumbar dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Sumbar.
“Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan serta pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dapat berbuah manis. Tentu saja apresiasi juga berikan kepada Bappeda selaku Ketua Pokja PUG dan DP3AP2KB selaku Sekretaris Pokja PUG, serta Tim Driver PUG serta seluruh OPD Provinsi terkait yang turut mendukung terlaksananya komitmen tersebut,” ujarnya.
OPD terkait yang terlibat langsung dengan evaluasi PUG diantaranya Inspekorat, Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB, Dinkes, Diknas, Disnakertrans, Diskop UKM, Disperindag, Badan Kesbangpol, DLH, Diskominfotik, BKD, Balitbang, DBMCKTR, Dinas PP dan Pertahanan, DPMD, DPTSP, Biro Hukum, dan OPD lainnya di Provinsi Sumbar.
Adanya kolaborasi bersama-sama dalam mendukung pelaksanaan PUG tergabung pada POKJA PUG, dukungan Tim Driver, Focal Point dan Tim PPRG. Kolaborasi di antara OPD Provinsi telah mensinergikan PUG dengan RPJMD dan Renstra di masing-masing OPD.
Selanjutnya juga dari lembaga layanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti BKOW Prov. Sumbar, P2TP2A Limpapeh Ruman Nan Gadang, DWP Provinsi Sumbar Forum Puspa, dan Rancak Publik dan lainnya.
Menyadari sepenuhnya, bahwa Pembangunan PUG di Provinsi Sumbar masih membutuhkan berbagai upaya terobosan yang imajinatif dan inovatif kepada semua stakeholders.
Adanya penghargaan ini akan lebih memacu langkah-langkah kongkrit untuk membuat berbagai kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dengan melibatkan seluruh stakeholders.
Juga hadir dalam penerimaan penghargaan Parahita Ekapraya, yaitu Medi Iswandi (Kepala BAPPEDA) selaku Ketua Pokja PUG dan Gemala Ranti (Kepala DP3AP2KB) selaku Sekretaris Pokja PUG, untuk menerima penghargaan tersebut.
Menurutnya, Pemprov Sumbar akan terus meningkatkan komitmen dalam pengarusutamaan gender secara komprehensif, dan bertekad untuk meningkatkan capaian Parahita Ekaprya Tahun selanjutnya.
Penganugerahan Parahita Ekapraya ini merupakan sebuah capaian yang bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, tapi merupakan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak diantaranya lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (LPLPP), serta juga bentuk kesuksesan Pemprov Sumbar dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga seluruh OPD dapat bersinergi dengan optimal.
Kepala DP3AP2KB Provinsi Sumbar menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli, seluruh OPD terkait dan lembaga layanan/organisasi masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terwujud kesetaraan gender di Provinsi Sumbar.
Penganugerahan Parahita Ekaprya merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya wujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan, serta Indeks Ketimpangan Gender.
Tahun ini, terdapat 360 instansi telah melaporkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan PUG melalui Evaluasi Mandiri. Sejumlah instansi tersebut 16 dari Kementerian/lembaga, 28 provinsi dan 316 kabupaten/kota.
Hasil Evaluasi Mandiri selanjutnya memasuki tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (melalui sampling), kemudian verifikasi akhir.
Hasil verifikasi akhir terdapat 12 Kementerian/lembaga, 25 Provinsi dan 237 Kabupaten/Kota menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023.
Namun tahun ini, hanya 14 Gubernur diundang langsung pada acara penerimaan penghargaan tersebut di antaranya, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumbar, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Lampung, dan Gubernur Jawa Barat.
Ketujuh gubernur lainnya adalah Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan.
Selain itu, terdapat 55 kepala daerah Kabupaten/Kota, sedangkan 5 (lima) di antaranya dari Provinsi Sumatera Barat yakni, Walikota Sawah Lunto, Bupati Padang Pariaman, Bupati Sijunjung, Walikota Payakumbuh dan Walikota Bukittinggi.
Selanjutnya Menteri Gusti Ayu terus mengajak seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam peningkatan nilai pada seluruh komponen pembentuk indeks-indeks tersebut.
Hal ini sebagai bagian dari target-target yang dituangkan dalam RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah maupun Daerah. GBM
