Gubernur Sumatra Barat Buya Mahyeldi menghadiri dan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha di Pangeran Beach Hotel, Padang pada Senin (5/12/2022).
Misi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) adalah menghadirkan lingkungan yang sehat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan memiliki keterampilan dan kualitas yang terbaik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017.
“Sesuai dengan amanat UU Nomor 2 tahun 2017 setiap Badan Usaha yang mengerjakan dan bekerja di Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja,” ujar gubernur.
Gubernur menjelaskan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan terintegrasi di LPJKN untuk Wilayah Sumbar berjumlah 12.371 orang, sedangkan Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Sumbar sebanyak 140.000 orang.
“Demi meningkatkan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat perlu dilakukan Edaran Gubernur tentang kewajiban penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat,” jelasnya.
Gubernur Buya menuturkan tentang target pembangunan infrastruktur berupa checkdam, embung dan perkuatan tebing, serta irigasi.
Untuk mewujudkan pembenahan tersebut, lanjutnya, sangat penting memberikan sertifikat tenaga kerja bagi penyedia jasa konstruksi.
“Mewujudkan hal itu, tentu diperlukan tenaga kerja yang betul-betul kompeten, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja,” katanya.
Gubernur Buya berharap melalui rapat koordinasi ini, strategi dan upaya percepatan sertifikasi dapat terlaksana dengan baik.
Kemudian, sejalan dengan apa yang disampaikan gubernur, berdasarkan laporan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Konstruksi Sumbar Fathol Bari juga menyebutkan rakor ini diadakan untuk membantu mengidentifikasi berbagai isu dan solusi dari permasalahan pelaksanaan jasa konstruksi. GM
