Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat panjang jalan kabupaten berkondisi baik di Pesisir Selatan, Sumatra Barat bertambah lebih dari 65 km pada tahun 2022.
Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyatakan, ketersediaan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan yang munpuni adalah sesuatu yang mutlak, demi lancarnya roda perekonomian menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.
“Ya, untuk kegiatan fisik kini memang lebih ke sarana penunjang ekonomi masyarakat,” katanya di Painan belum lama ini dalam situs pesisirselatankab.go.id.
Pada Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) 2023 yang dirilis BPS, jalan kabupaten yang berkondisi baik di Pesisir mencapai 754,59 km, dari 689,47 km di periode tahun 2020-2021.
Pertambahan itu berbanding lurus dengan penurunan jalan yang berkondisi buruk dari 1008,58 km menjadi 961 km, terhadap total panjang jalan yang sekitar 2.333,91 km.
Bupati menjelaskan, strategis pembangunan infrastruktur mengacu pada target capaian kinerja menuju kemandirian daerah secara ekonomi berbasis komoditi unggulan lokal, khususnya tanaman pangan.
“Peningkatan produktivitas di sisi hulu bakal dibarengi dengan percepatan hilirisasi lewat sentuhan industri, sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk unggulan lokal yang dihasilkan petani,” jelasnya.
Apalagi sektor primer, khususnya lapangan usaha pertanian adalah tumpuan utama perekonimian daerah, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 36% setiap tahun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan sangat menyadari tersedianya infrastruktur yang mempuni dapat memangkas biaya produksi, karena distribusi menjadi murah dan produk yang dihasilkan lebih berdaya saing.
“Muaranya adalah naiknya pendapatan masyarakat, utamanya bidang pertanian,” ungkap Bupati Rusma.
Oleh karena itu, lanjutnya, arah pembangunan infrastruktur dalam RPJMD 2021-2026 adalah memacu penyediaan infrastruktur dasar di kawasan sentra produksi, sehingga biaya distribusi menjadi relatif lebih murah seiring ancarnya transportasi.
Arah kebijakan tersebut pun selaras dengan tema pembangunan infrastruktur secara nasional, yakni pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan mendukung ketahanan pangan.
Untuk pembangunan fisik lainnya, kata bupati, seperti perkantoran hanya Puskesmas dan sekolah sebagai penunjang visi-misi utama dalam RPJMD 2021-202 yang fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain memacu kemandirian ekonomi daerah dan mendukung pembangunan nasional, Bupati Rusma menambahkan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, sekaligus upaya meningkatan konektifitas antar wilayah.
Jika seluruh kecamatan sudah tergabung, Pesisir Selatan dapat menjadikan daerah sebagai pasar yang kuat, mengingat jumlah populasi yang cukup besar, dengan total sekitar 516.000 jiwa.
Angka itu tercatat tiga besar di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam, apalagi didukung dengan pesatnya pertumbuhan usia produktif yang share di atas 70% terhadap total populasi.
“Nah, di tengah keterbatasan keuangan daerah, kita harus bijak dalam mengelola anggaran, sehingga APBD memang berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan,” jelas bupati.
Secara terpisah, Kepala BPS Pesisir Selatan Yudi Yos Elvin mengatakan arah kebijakan pembangunan unfrastruktur dasar Pesisir Selatan selaras dengan pondasi ekonomi daerah, yakni sektor primer.
Kontribusinya terkonfirmasi lebih dari 36% terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya yang mayoritas disumbangkan lapangan usaha pertanian.
Daerah ini sukses membalikan kondisi ekonominya dari tumbuh minus 1,11% pada periode 2020 dan saat ini menjadi plus 4,02%.
Namun demikian, Bupati Rusma mengingatkan pemerintah kabupaten hendaknya memacu infrastruktur pertanian, seperti misalnya irigasi, sehingga produktivitas lahan dan masa tanam tiap tahun turut meningkat. GBM
Facebook Comments Box
