Wakil Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy menegaskan bahwa sekitar 10% dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dialokasikan untuk pengembangan sektor pertanian.
“Kebijakan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah,” katnya saat menjadi pembicara, dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) ke-67, di Baso, Kabupaten Agam, Senin(13/03/2023).
Menurut Wagub Audy, untuk membangun perekonomian masyarakat suatu daerah, cara yang paling mudah adalah dengan mendukung sektor yang paling kuatnya dulu, yaitu pertanian. “Itulah dasar dari kebijakan pengalokasian anggaran 10% untuk sektor pertanian.”
Menilai keberhasilan suatu daerah, lanjutnya, dalam menjalankan roda pembangunannya dengan salah satu indikatornya dapat ditinjau dari kebijakan rencana pembangunan daerah tersebut, telah sesuai dengan potensi daerah atau belum.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50% masyarakat Sumbar mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sektor ini juga juga tercatat sebagai penyumbang 21,2% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumbar.
Lebih lanjut Wagub Audy menjelaskan, berdasarkan data BPS terkait pencapaian Pemprov Sumbar tahun 2022, secara umum berhasil mencapai target.
Dengan rincian, skor indeks pembangunan manusia mencapai 73,26, pertumbuhan ekonomi 4,36% dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita mencapai Rp. 32,37 juta.
Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per kapita Rp50,59 juta. Gini Ratio sebesar 0,292, tingkat kemiskinan terendah keenam di Indonesia dengan persentase 6,04% dan tingkat pengangguran terbuka 6,28%.
“Secara umum, kebijakan pembangunan Pemprov Sumbar cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari data BPS Sumbar,” tegas Audy dalam situs sumbarprov.go.id.
Dia memaparkan kebijakan makro Pemprov Sumbar tersebut, dalam kegiatan pengenalan kampus bagi Praja baru Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN) yang bertema strategi kebijakan pembangunan daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, menekan dan menurunkan angka kemiskinan, penanganan stunting dan permasalahan daerah lainnya.
Sebelumnya, Direktur IPDN Kampus Sumbar Tun Huseno menjelaskan, tema pengenalan kampus kali ini, ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Praja IPDN, bagaimana cara kepala daerah dalam menetapkan strategi kebijakan pembangunan dan menuangkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Selaku kepala daerah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari Uda Wagub. Beliau berlatar belakang sebagai entrepreneur dan kami menilai beliau berhasil memberikan warna tersendiri dalam dunia pemerintahan,” jelasnya.
Tun Huseno menambahkan, saat ini pihaknya berupaya untuk membekali Praja dengan ilmu terapan, bukan hanya sebatas teori, agar pemahamannya menjadi lebih utuh. GBM
