Menutup Tahun Anggaran 2022, kinerja Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menunjukan kondisi yang sangat baik.

Pada sisi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya surplus 100,93%.

Sementara itu, dari sisi Belanja juga memperlihatkan indikator yang cukup baik yaitu mencapai 94,95% dengan sisa anggaran tahun 2022 lebih kurang Rp281,18 miliar.

Demikian disampaikan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi saat memberikan arahan pada Subuh Mubarokah, di Masjid Raya Sumbar, Minggu (1/1/2023).

Menurut gubernur, meski menunjukkan pencapaian positif, Pemprov Sumbar akan melakukan evaluasi-evaluasi demi pwrbaikan ke depan, khususnya terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya dibawah target.

Alhamdulillah serapan anggaran mencapai 95,6%. OPD yang dibawah target, akan dievaluasi oleh masing-masing asisten,” ujarnya.

Terkait dengan capaian realisasi anggaran Pemprov Sumbar, lebih detail Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi menyatakan, untuk pendapatan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 secara nominal meningkat sebesar Rp296,31 miliar atau 11,61%.

Medi menuturkan, Pendapatan Asli Daerah dinominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami surplus 103,84%.

Hal ini menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian Sumbar yang dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta beberapa inovasi, seperti inovasi Program 5 Untung yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar dengan dukungan penuh Kepolisian Daerah Sumbar.

Dalam hal Pendapatan Transfer yang dinominasi dari DAU dan DAK juga memperlihat kondisi sangat baik dengan realisasi mencapai 97,33%.

Secara keseluruhan kinerja Pendapatan Daerah tahun 2022 mencapai 99,13%, sedangkan untuk realisasi belanja, capaian tahun 2022 jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi 2021, dengan realisasi belanja 93,78% dan sisa anggaran mencapai Rp483,68 miliar.

Secara keseluruhan kinerja realisasi Belanja dibandingkan Realisasi Pendapatan mencapai 95,73% dalam arti bahwa dari total realisasi pendapatan dan penerimaan pada tahun 2022, maka 95,73% direalisasikan dalam bentuk belanja untuk semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Sumbar dan sisanya sebesar 4,27% digunakan untuk menutup Defisit Anggaran tahun 2023.

Sementara itu, program di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, pangan, kehutanan, peternakan dan perikanan, serta kelautan) menunjukan dampak yang sangat baik dengan indikator meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) jika dibandingkan Y to Y (rata-rata hingga november 2021), dengan mencapai 107,26% meningkat menjadi 110,40% (rata-rata hingga November 2022) dan jauh melebihi target yang dicantum dalam RPJMD, yaitu 100.99%.

Kondisi kesejahteraan masyarakat juga semakin baik yang ditandai dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Sumbar sebesar 6,04 menurun pada tahun 2022 ini menjadi 5,92 dan kondisi ini lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,28.

Capaian angka kemiskinan 2022 merupakan angka kemiskinan nomor enam terendah dari semua provinsi secara nasional.

Dalam hal kemiskinan ekstrem juga terjadi penurunan, pada tahun 2021 mencapai 50.842 jiwa, menurun pada tahun 2022 menjadi 43.671 jiwa atau menurun 14,10%.

Untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, dikucurkan bantuan sosial kepada 18.418 Kepala Keluarga (KK) dan bantuan sosial kepada masyarakat melalui panti-panti sosial sebanyak 8.058 jiwa.

Pada tahun 2022 juga diberikan bantuan perbaikan rumah yang rusak sedang akibat gempa di Pasaman sebanyak 545 unit dan Pasaman Barat sebanyak 1.171 unit.

Dalam halnya Program Entrepreneur juga memperlihatkan indikator yang cukup baik ditandai dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana pada tahun 2021 mencapai 6,52% dan menurun pada tahun 2022 menurun menjadi 6,17% yang juga lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,60%.

Terkait indikator pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman, juga mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2021 berada pada zona kuning dengan nilai 68,52 kualitas sedang peringkat 25 dari 34 provinsi, dan pada tahun 2022 berada pada zona hijau dengan nilai 82,60 kualitas tinggi, serta berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi.

Atas semua capaian pada tahun 2022, Pemprov Sumbar mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat, DPRD, Forkopimda dan semua organisasi dan lembaga yang telah mensukseskan pembangunan tahun 2022. GBM

 

Facebook Comments Box

Bagikan: