Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar meminta seluruh camat dan lurah setempat untuk berkoordinasi dan memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, agar pesta demokrasi di daerah itu bisa berjalan sukses.
“Koordinasi dengan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kalau ada kebutuhan dalam penyelenggaraan Pilkada, misalnya ruangan untuk pertemuan, camat atau lurah harus fasilitasi demi suksesnya pesta demokrasi,” katanya di Padang, Sumatra Barat.
Dia menyatakan, hal itu saat peluncuran Tahapan Pemilu Kota Padang 2024 oleh KPU Kota Padang.
Menurutnya, bagi camat atau lurah setempat yang kedapatan atau dilaporkan tidak mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan kewenangannya, akan diberikan sanksi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pj Sekda Kota Padang. Jadi, jangan sampai ada laporan camat dan lurah yang tidak kooperatif dengan PPK atau PPS,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, netralitas ASN juga menjadi fokus dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dan itu sesuai dengan tugasnya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota yang ditunjuk.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau calon kontestan dan partai politik untuk mengusung politik santun agar proses pelaksanaan Pilkada bisa sukses hingga tahap akhir.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra menyatakan, peluncuran Tahapan Pemilu Kepala Daerah itu dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa tahapan Pilkada setempat telah dimulai.
Dia menuturkan, tahapan itu saat ini adalah telah selesainya perekrutan PPK dan PPS pada seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang. Tahapan selanjutnya adalah perekrutan Pantarlih.
“Selanjutnya pada 23 Agustus 2024 diumumkan pembukaan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024. Proses Pemilihan akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” ungkapnya.
Dia berharap dengan telah dimulainya tahapan Pilkada itu, nantinya akan semakin banyak masyarakat yang menunaikan hak pilihnya di TPS. GBM
