OPD dan Pelaku Usaha Sumbar Kerja Sama dengan Jatim Hingga Bukukan Transaksi Rp231,7 Miliar

Ekonomi8 Dilihat

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang perdagangan dan investasi dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di Hotel ZHM Premier Padang. Senin (12/6/2023).

Mahyeldi mengapresiasi kerja sama dagang dan investasi antarkedua daerah, karena misi dagang tersebut akan meningkatkan sinergitas antara Provinsi Sumbar dan Jatim.

Terlebih dengan adanya penandatanganan PKS antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar dan Jatim, pelaku usaha Sumbar dan Jatim, serta Asosiasi Pelaku Usaha di kedua daerah, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa hal itu dapat menjadi ikatan untuk saling mendorong kemajuan perdagangan untuk kedua daerah.

“Ini menjadi bahagian untuk memperkokoh hubungan kerjasama antar kedua daerah dan tentu juga menjadi kontribusi terbaik kita untuk bangsa dan negara,” ujarnya dalam situs sumbarprov.go.id.

Menurut Mahyeldi, hubungan kedua daerah ini menjadi aset yang sangat berharga. Interaksi dan asimilasi masyarakat kedua daerah, dia menambahkan, bisa dilembagakan menjadi hubungan perdagangan atau bisnis yang saling menguntungkan.

“Tinggal bagaimana kita mengemasnya, mengaturnya agar menjadi konkrit dan berkelanjutan. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, dibidang bidang lainpun bisa kita kolaborasikan nantinya,” jelasnya.

Tidak hanya misi dagang dan investasi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk penandatanganan MoU G to G (Government to Government) di antara OPD kedua provinsi.

“Ini menjadi wujud komitmen sinergitas antara Sumbar dan Jatim. Harapannya ada penguatan terutama pada manajemen ASN antara kedua belah pihak, PTSP dan investasi,” jelasnya.

Sejumlah OPD yang melakukan MoU, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar dengan Dinas PMD Jatim, Disperindag Sumbar dengan Disperindag Jatim dan Diskop UMKM Sumbar dengan Diskop UMKM Jatim.

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, serta Dinas Pangan Sumbar dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim.

Selanjutnya, DPMPTSP Sumbar dengan DPMPTSP Jatim, Dinas ESDM Provinsi Sumbar dengan Dinas ESDM Jatim, Disbudpar Sumbar dengan Disbudpar Jatim, BPSDM Sumbar dengan BPSDM Jatim, serta Bapenda Sumbar dengan Bapenda Jatim.

Menurut Plh Kadis PMD Sumbar Amriman, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Peningkatan Kapasitas SDM di Desa, Program Peningkatan Ekonomi Desa, Program Pengembangan Inovasi melalui Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Selain itu, dalam kerja sama ini, adalah Program Digitalisasi Pemerintahan Desa dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dan BUMDes/BUMDesMa serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa.

Selain G to G, juga dilakukan penandatanganan kerja sama B to B atau antarpelaku usaha di kedua daerah.

Mereka antara lain PT Jamkrida Sumbar dengan PT Jamkrida Jatim, PT Jatim Graha Utama dengan PT Borcid Jaya Persada, PT Loka Refractories Wira Jatim dengan PT Atarindo Prima Internusa, PT Moya Kasri Wira Jatim dengan UD. Semesta Mas & Co (SMC), PT Adi Graha Wira Jatim dengan PT Balairung Citrajaya (Perseroda), dan PT Adi Graha Wira Jatim dengan dengan ASITA Prov. Sumbar.

Diikuti pula dengan asosiasi-asosiasi pelaku usaha antara kedua daerah yakni Kadin Sumbar dengan Kadin Jatim, Iwapi Sumbar dengan Iwapi Jatim, REI Sumbar dengan Forkas Jatim, REI Sumbar dengan REI Jatim, serta Apindo Sumbar dengan Apinso Jawa Timur.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, misi dagang dan investasi menjadi salah satu strategi efektif untuk penguatan koneksitas perdagangan antar daerah baik di dalam maupun luar negeri.

Dia menambahkan, selama menggelar misi dagang ke berbagai daerah di dalam maupun luar negeri, selalu ada peluang-peluang usaha yang baru.

Khofifah berharap peluang-peluang usaha yang dibuka jalannya oleh Pemerintah Provinsi Jatim juga bisa bermanfaat untuk provinsi lain yang telah menjalin MoU dengan Jatim.

Selama beberapa jam, pertemuan antara pelaku usaha dan buyer Jawa Timur dan Sumbar tersebut berhasil mencatatkan total transaksi mencapai Rp231,7 miliar.

Alhamdulillah, Komitmen transaksi yang telah kita sepakati tadi ditutup dengan capaian 37 transaksi senilai Rp231,7 miliar,” ungkap Khofifah. GBM

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *