Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi meluncurkan secara resmi program Pohon Asuh dalam rangkaian workshop nasional bertajuk “Bahu Membahu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” di Ballroom ZHM, Padang, Selasa (22/8/2023).
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyambut baik digelarnya workshop ini yang akan semakin menguatkan komitmen terhadap perhutanan sosial dan sangat sejalan dengan RPJMD kita, terutama bagaimana keberlanjutan pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga mengapresiasi capaian pengelolaan perhutanan sosial di Sumbar yang telah mencapai hampir 300.000 hektare dan menjadi yang terbesar di Sumatera dan urutan kelima secara nasional.
Kepada seluruh pejabat eselon lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, gubernur menginstruksikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam program Pohon Asuh. Gubernur Mahyeldi secara spontan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi 10 pohon asuh.
Pohon Asuh diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat umum dalam menjaga hutan lewat donasi pengasuhan pohon.
Lamanya mengasuh pohon selama satu tahun dan bisa diperpanjang. Bentuk dukungan ini akan dipergunakan oleh masyarakat di sekitar hutan untuk melindungi dan menjaga hutan melalui patroli rutin.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Sumbar Periode 2023-2025, yang terdiri dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, masyarakat dan media.
Gubernur berharap melalui program.pohon asuh dan dikukuhkannya Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial akan mengakaselerasi target luas cakupan perhutanan sosial hingga pengembangan unit usaha, sehingga terjadi peningkatan nilai tambah dan nilai tukar petani hutan.
“Jadi kita serius soal kehutanan ini. Ini diharapkan juga jadi salah satu upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim. Apalagi Sumbar memiliki 80% lebih nagari yang dekat atau berada di kawasan sekitar hutan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kadishut Prov Sumbar Yozarwardi dalam laporannya mengungkapkan, pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan hutan dalam bentuk hasil hutan bukan kayu dan juga jasa lingkungan dalam pengembangan perhutanan sosial ke depan diperlukan dukungan dari para pihak agar pemanfaatan potensi hutan bisa dilakukan dengan benar dan bermanfaat bagi kelompok perhutanan sosial.
Dalam workshop yang diikuti 186 peserta dari berbagai pihak, pemerintah, swasta dan masyarakat tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman, sekaligus perjanjian kerja sama antara Pemprov Sumbar dengan KKI Warsi. GBM
