Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi mengapresiasi keinginan perusahaan pertambangan PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) yang beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), untuk menyewa dermaga dan fasilitas pendukung di Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis.
Keinginan tersebut diwujudkan dengan menyepakati perjanjian sewa dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi dan Kepala Bappeda Medi Iswandi di Istana Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (12/12/2022).
Penandatanganan perjanjian dilakukan antara Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo dengan Direktur Utama PT GMK, Tatwa Dhairya S, tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis.
Perjanjian sewa tersebut berupa causeway seluas 217,5 M², bangunan sisi kanan Trestle 85,5 M² dan dermaga sepanjang 12 x 1,5 atau seluas 18 M² untuk digunakan sebagai fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung kegiatan PT GMK.
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi PT GMK yang bekerjasama dengan KSOP Teluk Bayur untuk memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang, khususnya pada sisi laut yang telah selesai pembangunannya 100%.
“Teluk Tapang memang jadi perhatian utama kita sebab belum termanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini bisa lebih optimal dan akan menjadi bahagian yang mendorong perekonomian masyarakat Pasaman Barat,” jelasnya.
Gubernur juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan untuk menunjang konektivitas ke Pelabuhan Teluk Tapang, dengan pembangunan Jalan akses sepanjang 43,167 km menghubungkan Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang.
Jalan akses yang telah terbangun sepanjang 19 km, sedang proses pembangunan jalan akses sepanjang 23,47 km yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan skema MYC T.A 2022- 2024 dengan sumber dana SBSN.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga telah membangun dua unit jembatan dan empat unit lagi akan dibangun menggunakan anggaran pada tahun anggaran 2023-2024.
“Jalur ini nantinya menyambung ke Sumut, sehingga akan menunjang optimalisasi pengembangan 30.000 hektare kawasan potensial disana. Kita juga telah menjajaki kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi, mudah-mudahan lancar sehingga bisa lebih optimal. Tak ada artinya pemerintah membangun jika tak memberikan manfaat pada masyarakat,” tuturnya.
Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo juga menyambut baik kerja sama sewa dengan PT GMK.
Dia menjelaskan, dengan kerja sama ini, maka fungsi Pelabuhan Teluk Tapang bisa lebih optimal, sekaligus akan membantu mengurangi antrian kapal dan stockpile di Pelabuhan Teluk Bayur.
“Jadi Pelabuhan Teluk Tapang kita dorong untuk jadi penopang Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau sekarang cargo stay dan port stay tinggi, dengan adanya optimalisasi Teluk Tapang, akan mengurangi antrian dan penumpukan barang sehingga faktor efesiensi dan efektivitas bisa tercapai,” ungkap Wigyo.
Keuntungan lainnya tambah Wigyo adalah, potensi berkurangnya trucking angkutan CPO dari Pasbar ke Teluk Bayur, yakni 60% CPO berasal dari Kabupaten Pasbar.
Dengan kata lain, Pelabuhan Teluk Tapang nantinya juga bisa melakukan eksport langsung berupa hasil perkebunan dengan sistem Ship to ship transfer (STS) dari kapal tongkang ke kapal besar.
Hal serupa juga disampaikan Dirut PT GMK Tatwa Dhairya dam eberadaan Pelabuhan Teluk Tapang sangat strategis untuk menghemat dan membantu menunjang transit pengiriman hasil produksi, karena jika lewat Teluk Bayur yang jaraknya 300 km lebih, sangat jauh dan membutuhkan waktu lama.
“Rencana kedepan produksi kita yang awalnya 40.000 ton per bulan, disalurkan lewat konveyer lalu dimasukkan ke tongkang.
Transit sebelumnya di pulau panjang. Itu cukup jauh, sehingga oleh karena itu ini titik awal mmemanfaatkan.
Untuk saat ini mungkin baru Gamindra yang akan merasakan kemudahan pengiriman produk, tapi kedepannya tidak hanya biji besi, api juga produk hasil perkebunan lainnya, seperti kelapa sawit. GBM
