Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Padang Panjang, Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk minggu keempat Juli 2023 minus 1,646 (-1,646) atau berfluktuasi sedang (penurunan). Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi (penurunan) ini adalah daging ayam ras dan cabai merah.
Ada delapan poin arahan dalam Surat Gubernur sesuai hasil HLM TPID 27 Juni lalu, untuk pengendalian inflasi menghadapi potensi El Nino. Pertama, pemerintah perlu mendorong optimalisasi pelaksanaan pasar murah/operasi pasar intensif terutama pada puncak musim kemarau (Agustus-September).
Kedua, pemerintah perlu mendorong pelaksanaan subsidi ongkos angkut untuk daerah dengan gejolak harga pangan tinggi melalui sinergi Bapanas, Dinas Pangan, Bank Indonesia dan Bulog.
Ketiga, lakukan pemantauan harga dan pasokan (sidak pasar) secara sistematis dan berkala.
Keempat, dorong peningkatan produktivitas pertanian bersinergi dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar seperti percepatan tanam, penanaman varietas benih tahan kekeringan, optimalisasi penggunaan sumberdaya air, perluasan sentra produksi pangan serta pengebangan pertanian organik.
Kelima, dorong optimalisasi kerja sama antardaerah antarprovinsi dan intraprovinsi. Keenam, dorong kelancaran distribusi, khususnya transportasi darat antarkota.
Ketujuh, sosialisasikan imbauan antisipasi kekeringan melalui panen air hujan, budaya hemat air dan mitigasi serangan OPT pada musim kemarau.
Kedelapan, koordinasi intensif TPID melalui sosialisasi belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Pembahasan IPH Kota Padang Panjang saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring pada Senin (7/8/2023).
Dari Kota Padang Panjang, rakor ini diikuti Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Sonny Budaya Putra bersama Forkopimda, asisten dan kepala OPD terkait, serta Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Putra Dewangga melalui Zoom Meeting di Ruang VIP Balai Kota.
Pada dasarnya, lanjut Putra, Padang Panjang telah melaksanakan delapan poin yang diarahkan gubernur dan ke depan akan ditingkatkan lagi, karena puncak fenomena El Nino ini akan mengancam wilayah Indonesia Agustus hingga Oktober 2023.
“Ini perlu kita tingkatkan dan kita antisipasi agar inflasi kita tidak terganggu akibat El Nino ini. Selain itu, kita juga telah menyurati camat serta lurah untuk melaporkan kondisi wilayah yang alami kekeringan,” tuturnya. GBM
