Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dimana 87,18% masyarakatnya beragama Islam, memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Indonesia sebagai negara bahari, juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup pelaku usaha produktif, UMKM, petani, nelayan, santri, civitas pondok pesantren, serta masyarakat dan pelaku usaha sekitar pondok pesantren.
Mendukung hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Sekretariat DNKI bekerja sama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Pondok Pesantren Al Maliki Kota Pekalongan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah sebagai bagian dari Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FekSyar) Tahun 2022 di Kota Pekalongan, Kamis (8/09). Kegiatan tersebut mengintegrasikan sektor riil perikanan dan kelautan dengan keuangan syariah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan santri, nelayan, dan UMKM.
“Sekretariat DNKI bersama mitra keuangan inklusif telah menyusun skema untuk mengoptimalkan kolaborasi sektor kelautan dan perikanan dengan keuangan syariah untuk mendorong percepatan inklusi keuangan syariah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat,” ungkap Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris DNKI dalam pembukaan kegiatan tersebut.
Kegiatan FGD tersebut turut menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BUMN, korporasi mitra keuangan inklusif, serta organisasi kemasyarakatan seperti KNTI dan Nahdlatul Ulama.
Pada acara FekSyar tersebut dilakukan juga Penyaluran Pembiayaan Syariah dan Tabungan Emas dan penyerahan Kartu Santri secara simbolis, serta peresmian kandang komunal. “Kepada stakeholder ekonomi dan keuangan syariah, kami berharap implementasi sinergi sektor kelautan dan perikanan, UMKM, dan keuangan syariah dapat terus berjalan secara berkesinambungan, terimplementasi secara terstruktur, serta dapat dipantau perkembangannya secara berkala, dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian,” pungkas Asdep Erdiriyo.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Dewan Pembina KNTI, Pimpinan Pondok Pesantren Al Maliki Pekalongan, perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, KNTI se-Jawa Tengah, serta mitra keuangan inklusif meliputi Bank BJB, Bank Syariah Indonesia (BSI), Unit Usaha Syariah (UUS) Pegadaian, Askrindo Syariah, Jamkrindo Syariah, Pertamina, Bulog, Telkom, CJM Farm.
Facebook Comments Box
