Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444H, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sebagai bentuk langkah upaya dan strategi pengendalian Inflasi.
HLM yang berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar pada Rabu (8/2/2023), dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Audy Joinaldy, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endang Kurnia Saputra, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Herum Fajarwati, Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, dan seluruh Kepala OPD, serta jajaran terkait.
Wagub Sumbar Audy Joinaldy menyatakan, menjelang Ramadan diperlukan sinergi dalam merumuskan upaya-upaya pengendalian inflasi daerah yang lebih nyata.
“Perlu sinergi dalam pengendalian inflasi. Perumusan-perumusan kebijakan di kabupaten/kota juga perlu ditingkatkan lagi, sebagai bentuk komitmen mewujudkan inflasi yang terkendali di 2023, Insya Allah Sumatra Barat tahun ini akan lebih baik,” jelasnya dalam situs sumbarprov.go.id.
Berdasarkan data yang dirilis BPS Indeks Harga Konsumen (HK) gabungan kota Provinsi Sumbar pada Februari 2023 tercatat inflasi sebesar 0,13% (mtm), atau menurun dibandingkan dengan realisasi Januari 2023 yang inflasi sebesar 0,44% (mt).
Secara spasial, Kota Padang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi periode sebelumnya sebesar 0,45% (mtm), sedangkan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,10 % (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi periode sebelumnya sebesar 0,39% (mtm).
Realisasi inflasi gabungan Provinsi Sumbar ini harus menjadi fokus bersama terkhusus menjelang Ramadan.
Secara historis, tren inflasi periode Ramadan dan Idul Fitri selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, disumbang oleh komoditas pangan, seperti minyak goreng. cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras, serta pada komoditas transportasi seperti angkutan udara dan angkutan antarkota.
Menindaklanjuti hal tersebut, TPID Sumbar merumuskan upaya pengendalian inflasi daerah yang konkret melalui implementasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Hal itu di antaranya penyelenggaraan operasi pasar murah secara lebih intensif, optimalisasi peran Bulog dan TTC dalam memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, serta penguatan dan perluasan kerjasama antar provinsi dan intra provinsi guna peningkatan produktivitas pertanian melalu digital farming/smart farming.
Selain itu, TPID Sumbar juga mendorong perluasan program Urban Farming sebagai program ketahanan pangan, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, melakukan himbauan belanja bijak dalam menjaga konsumsi masyarakat, serta penguatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pada 5 Maret 2023, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sudah mulai berjalan.
Direncanakan pada 11 Maret 2023, GNPIP dilaksanakan di GOR Agus Salim dan dapat diikuti GNPIP Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat.
Selaku perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Endang juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja sama atas pengendalian inflasi di Sumbar, yang tercatat sebesar 6,87% (yoy) tahun 2022 dan ditargetkan tahun ini tidak lebih dari 4% (yoy) berdasarkan upaya yang sudah dijalankan saat ini.
“Terimakasih kepada Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota, atas upaya pengendalian inflasi berupa operasi pasar, kerja sama antardaerah, serta pengadaan cabai dan bawang merah yang menjadi terbaik dan terbanyak di Sumatra,” ujar Endang. GBM
