Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapatkan penghargaan tersebut karena meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dengan nilai BB, sama dengan tahun sebelumnya yang meraih nilai BB.
Pencapaian nilai BB Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP, Menurutnya, pemko Padang bisa memgimplementasikan reformasi birokrasi, hal ini sesuai misi ke-7 wali kota, dengan target tahun besok adalah nilai A. Raihan BB ini berkat dukungan dan komitmen seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sama dengan tahun lalu raih Sakip BB dan RB dengan nilai BB, itu kerja keras, nggak gampang. Kota Padang berusaha naikkin itu. Jadi, ini kerja keras bareng-bareng karena indikator banyak dan melibatkan begitu banyak OPD,” kata Asisten III Pemerintah Kota Padang Corry Saidan didampingi Kabag Organisasi Swesty Fanloni saat Diseminasi Informasi Kominfo di Media Center, Rabu, (7/12/2022).
Penilaian SAKIP ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat Padang.
“Pada tahun lalu, Pemko Padang mendapatkan predikat BB dan tahun ini dapat dipertahankan dan bahkan ada peningkatan nilai,” ungkap Corry Saidan.
Menurutnya, hasil yang diperoleh merupakan cerminan dari kinerja Pemko Padang dan tentunya termasuk kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padang, karena SAKIP merupakan sebuah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendukung tegaknya RB birokrasi bidang akuntabilitas.
Corry Saidan menjelaskan, dengan predikat BB ini berarti anggaran APBD telah digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ada kesesuaian dalam dokumen perencanaan mulai dari visi, misi dalam RPJMD, rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan.
“Dengan predikat nilai SAKIP yang diperoleh ini tentunya kita bersyukur, karena nilai tinggi ini membuktikan bahwa pemerintah kota telah berupaya membelanjakan anggaran daerah dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran,” jelasnya.
Corry Saidan selalu mengingatkan kepada seluruh kepala OPD, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaannya, perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang.
“Program kegiatan harus terencana, tepat sasaran, terukur, efektif, dan efesien dalam penggunaan anggarannya serta mengarah pada IKU atau Indikator Kerja Utama yang sudah ditentukan. Jika semua indikator terpenuhi, maka peluang untuk meraih nilai BB di tahun ini semakin terbuka,” tutur Corry.
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Corry Saidan menjelaskan, SAKIP menjadi tolok ukur kinerja ASN di lingkup Pemko Padang.
SAKIP predikat BB, artinya nilai yang berhasil dibukukan oleh Pemko Padang ada dalam rentang nilai 70-80.
Penilaiannya mencakup perencanaan, pelaporan, pengukuran kinerja dan monitoring evaluasi, sedangkan untuk Reformasi Birokrasi berpredikat BB berarti memperoleh nilai dalam rentang 70-80.
Penilaiannya meliputi akuntabilitas, tata laksana, pelayanan publik, kelembagaan, kepegawaian dan pengawasan.
Untuk capai nilai A, Corry Saidan mengingatkan kepada kepala OPD yang memahami tujuan RPJMD yang diimplementasikan dalam renstra OPD-nya, dengan 2/3 hasil evaluasi OPD di lingkungan Pemko Padang nilai A.
Kabag Organisasi Pemko Padang Swesty Fanloni menambahkan, mindset peningkatan kualitas pelayanan publik tidak pernah berhenti dan setiap tahun melakukan survei indeks kepuasan masyakat dengan hasil survei yang baik.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. GM
