Pembangunan Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan dapat diselesaikan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi optimistis bahwa pembangunan jalan tol tersebut akan dapat terlaksana dan harus mengutamakan masyarakat yang terdampak.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan dimasyarakat harus diselesaikan. Jadi, Insya Allah semua pembangunan di Sumatra Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan,” katanya saat rapat terkait pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Istana Gubernur pada Kamis (5/1/2023).
Buya Mahyeldi, Bupati 50 Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumbar dan kepala OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melakukan rapat terkait hal tersebut dengan dihadiri juga oleh konsultan JICA via zoom.
Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di lima Nagari yang ada di wilayah tersebut.
Hal ini menjadi rumit dikarenkan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari 2023, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir 31 Januari 2023. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyrakat di lima Nagari di Kabupaten 50 Kota,” jelas Gubernur Buya.
Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan bahwa dari lima Nagari, tinggal tersisa dua Nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini.
Untuk solusi dari masalah ini, Pemerintah Kabupaten 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.
“Kita optimis bahwa dua Nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya, kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari lima Nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” ungkap Widya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menjelaskan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” tuturnya. GBM
